VIVAnews - Kabinet Pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla telah diumumkan. Persoalan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi masalah tersendiri karena terdapat perubahan nomenklatur kabinet.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, salah satu kementerian yang tidak dapat langsung bekerja karena belum ada alokasi anggaran adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dua kementerian ini sudah digabungkan.
"Kementerian yang belum dapat bekerja yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena belum adanya anggaran," katanya, Senin, 27 Oktober 2014.
Politisi Demokrat itu menambahkan, setelah digabungkan, kementerian itu juga tidak bisa menggunakan anggaran yang terdapat di KLH atau Kementerian Kehutanan.
Tetapi harus dibicarakan terlebih dahulu antara pemerintah dan DPR. Kemudian harus merevisi undang-undang agar kedua kementerian yang digabungkan itu dapat segera berjalan.
"Penggabungan dua kementerian tentu memiliki dampak sosial dan politik. Dampak Sosial dari jumlah karyawan yang tentu akan sangat berpengaruh. Dampak politis, dari lingkungan bersifat lebih global dan kehutanan bersifat sektoral," katanya.
Yessica E. Daryanto/ Jakarta
Dimuat di viva.co.id http://m.viva.co.id/berita/politik/552088-tak-ada-anggaran-menteri-jokowi-tak-bisa-langsung-kerja Pada tanggal 27 Oktober 2014
Selasa, 24 Oktober 2017
Fadli Zon: Koalisi Indonesia Hebat Ganggu Kinerja DPR
VIVAnews - Rapat Paripurna pemilihan Alat Kelengkapan Dewan dan pimpinan komisi akan digelar pada pukul 14.00 WIB di Gedung DPR, Selasa 28 Oktober 2014.
"Sudah dicek dan tidak ada masalah melanjutkan rapat Paripurna karena kami sudah melakukan toleransi sampai 4 kali paripurna," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Fadli mengatakan jika Koalisi Indonesia Hebat belum mengirimkan nama, maka rapat bisa diskors selama 30 menit dan setelah itu akan tetap bisa dilakukan kembali.
"Sudah cukup, karena ini bukan lagi masalah politik. tapi sudah merupakan gangguan terhadap kinerja Dewan yang merupakan representasi rakyat dari usaha-usaha untuk hanya sekadar mencari pimpinan dari alat kelengkapan dewan dan komisi," katanya.
Menurutnya Pemilihan akan tetap dilakukan karena pimpinan sudah mempelajari tartib dan tidak ada masalah sama sekali.
"Sebetulnya dari beberapa waktu lalu sudah bisa dilakukan, namun kami menginginkan kebersamaan. Namun karena hingga saat ini tidak ada itikad baik maka (paripurna) akan tetap dilakukan," ujarnya.
Yessica. E. Daryanto/Jakarta.
Dimuat di viva.co.id http://m.viva.co.id/berita/politik/552332-fadli-zon-koalisi-indonesia-hebat-ganggu-kinerja-dpr Pada tanggal 28 Oktober 2014
"Sudah dicek dan tidak ada masalah melanjutkan rapat Paripurna karena kami sudah melakukan toleransi sampai 4 kali paripurna," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Fadli mengatakan jika Koalisi Indonesia Hebat belum mengirimkan nama, maka rapat bisa diskors selama 30 menit dan setelah itu akan tetap bisa dilakukan kembali.
"Sudah cukup, karena ini bukan lagi masalah politik. tapi sudah merupakan gangguan terhadap kinerja Dewan yang merupakan representasi rakyat dari usaha-usaha untuk hanya sekadar mencari pimpinan dari alat kelengkapan dewan dan komisi," katanya.
Menurutnya Pemilihan akan tetap dilakukan karena pimpinan sudah mempelajari tartib dan tidak ada masalah sama sekali.
"Sebetulnya dari beberapa waktu lalu sudah bisa dilakukan, namun kami menginginkan kebersamaan. Namun karena hingga saat ini tidak ada itikad baik maka (paripurna) akan tetap dilakukan," ujarnya.
Yessica. E. Daryanto/Jakarta.
Dimuat di viva.co.id http://m.viva.co.id/berita/politik/552332-fadli-zon-koalisi-indonesia-hebat-ganggu-kinerja-dpr Pada tanggal 28 Oktober 2014
Edhy Prabowo Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto Jadi Wakil
VIVAnews - Rapat pemilihan pimpinan Komisi IV telah dilakukan di Gedung DPR RI Rabu, 29 Oktober 2014. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto memutuskan Edhy Prabowo dari Partai Gerindra sebagai ketua komisi dan Titiek Soeharto sebagai wakil ketua.
"Ketua Komisi IV yang terpilih adalah Edhy Prabowo dari Gerindra dengan wakilnya yaitu Titiek Soeharto dari Golkar, Herman Khaeron dari Demokrat, dan Viva Yoga Mauladi dari PAN," Ujar Agus Hermanto.
Ketika ditanyakan soal ketidakhadiran Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam rapat tersebut,Agus Hermanto enggan berkomentar banyak.
Menurutnya hal tersebut bisa dibicarakan nanti dan saat ini yang terpenting adalah melakukan pemilihan pimpinan di komisi lain.
"Nanti kalau sudah selesai akan diterangkan lebih banyak. Kita sudah sesuai peraturan tata tertib dan sudah kita laksanakan," katanya.
Yessica E. Daryanto/ Jakarta
Dimuat di viva.co.id http://m.viva.co.id/berita/politik/552799-edhy-prabowo-ketua-komisi-iv-titiek-soeharto-jadi-wakil Pada tanggal 29 Oktober 2014
"Ketua Komisi IV yang terpilih adalah Edhy Prabowo dari Gerindra dengan wakilnya yaitu Titiek Soeharto dari Golkar, Herman Khaeron dari Demokrat, dan Viva Yoga Mauladi dari PAN," Ujar Agus Hermanto.
Ketika ditanyakan soal ketidakhadiran Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam rapat tersebut,Agus Hermanto enggan berkomentar banyak.
Menurutnya hal tersebut bisa dibicarakan nanti dan saat ini yang terpenting adalah melakukan pemilihan pimpinan di komisi lain.
"Nanti kalau sudah selesai akan diterangkan lebih banyak. Kita sudah sesuai peraturan tata tertib dan sudah kita laksanakan," katanya.
Yessica E. Daryanto/ Jakarta
Dimuat di viva.co.id http://m.viva.co.id/berita/politik/552799-edhy-prabowo-ketua-komisi-iv-titiek-soeharto-jadi-wakil Pada tanggal 29 Oktober 2014
DPR Terbelah, Gaji Legislator Terhambat
VIVAnews - Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih saja bertengkar. Kondisi itu membuat mereka terbelah. Akibatnya, pembentukan alat kelengkapan DPR pun tak berjalan baik.
Masalah bertambah karena mekanisme penggajian menjadi terhambat. Selain itu, mereka juga belum bisa bekerja secara normal.
"Bukan saja (gaji) anggota DPR, tetapi juga tenaga-tenaga ahli," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 4 November 2014.
Tantowi menjelaskan, sistem penggajian untuk tenaga ahli nantinya akan di rapel. Mereka baru akan menerima gaji sekitar bulan Januari mendatang.
"Karena kita masih mempertahankan tenaga ahli yang lama. Mau tidak mau kita yang menalangi terlebih dahulu gaji mereka," tambahnya.
Tantowi menambahkan, langkah itu terpaksa mereka lakukan. Sebab, sumber yang didapatkan oleh mereka memang cuma dari pendapatan di DPR baik anggota DPR ataupun tenaga ahli. (ita)
Yessica E Daryanto (Jakarta)
Masalah bertambah karena mekanisme penggajian menjadi terhambat. Selain itu, mereka juga belum bisa bekerja secara normal.
"Bukan saja (gaji) anggota DPR, tetapi juga tenaga-tenaga ahli," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 4 November 2014.
Tantowi menjelaskan, sistem penggajian untuk tenaga ahli nantinya akan di rapel. Mereka baru akan menerima gaji sekitar bulan Januari mendatang.
"Karena kita masih mempertahankan tenaga ahli yang lama. Mau tidak mau kita yang menalangi terlebih dahulu gaji mereka," tambahnya.
Tantowi menambahkan, langkah itu terpaksa mereka lakukan. Sebab, sumber yang didapatkan oleh mereka memang cuma dari pendapatan di DPR baik anggota DPR ataupun tenaga ahli. (ita)
Yessica E Daryanto (Jakarta)
Dimuat di viva.co.id http://m.viva.co.id/berita/politik/554621-dpr-terbelah-gaji-legislator-terhambat Pada tanggal 4 November 2014
Pramono Anung Pimpin Lobi Penyelesaian Konflik di DPR
VIVAnews - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan dua koalisi besar di parlemen yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat sudah menggelar pertemuan. Mereka duduk bersama mencari solusi atas terbelahnya parlemen.
"Bahkan tadi malam kami duduk bersama antara KIH dan KMP. KIH yang diwakili oleh saya dan Pak Olly Dondokambey dan dari KMP Pak Hatta Rajasa, Pak Setya Novanto, dan Pak Idrus Marham," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 4 November 2014.
Menurut Pramono, pertemuan itu dilakukan agar konflik yang terjadi tidak terus berlarut-larut. Mereka menargetkan dalam minggu depan akan ada solusi yang bisa diterima oleh kedua kubu sehingga tidak menurunkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia.
"Apalagi ini pemerintahan baru, dan dalam pemerintahan maka faktor-faktor kepercayaan dunia internasional juga ekonomi kita ini jadi pertimbangan," ujarnya.
Pramono mengaku memang ditugaskan untuk menyelesaikan perbedaan yang ada di antara KIH dan KMP. Dia berharap, jalan keluar yang dikedepankan adalah saling menghormati, dan tidak saling menyalahkan satu sama lain.
"Maka, saya yakin kalau pertemuan tadi malam bisa diyakinkan kepada pimpinan partai masing-masing karena saya dengar Pak Prabowo sendiri dan Pak Aburizal juga ingin cepat persoalan yang ada di parlemen segera diselesaikan," tuturnya.
Yessicaedi Daryanto
Dimuat di viva.co.id http://m.viva.co.id/berita/politik/554846-pramono-anung-pimpin-lobi-penyelesaian-konflik-di-dpr Pada tanggal 4 November 2014
"Bahkan tadi malam kami duduk bersama antara KIH dan KMP. KIH yang diwakili oleh saya dan Pak Olly Dondokambey dan dari KMP Pak Hatta Rajasa, Pak Setya Novanto, dan Pak Idrus Marham," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 4 November 2014.
Menurut Pramono, pertemuan itu dilakukan agar konflik yang terjadi tidak terus berlarut-larut. Mereka menargetkan dalam minggu depan akan ada solusi yang bisa diterima oleh kedua kubu sehingga tidak menurunkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia.
"Apalagi ini pemerintahan baru, dan dalam pemerintahan maka faktor-faktor kepercayaan dunia internasional juga ekonomi kita ini jadi pertimbangan," ujarnya.
Pramono mengaku memang ditugaskan untuk menyelesaikan perbedaan yang ada di antara KIH dan KMP. Dia berharap, jalan keluar yang dikedepankan adalah saling menghormati, dan tidak saling menyalahkan satu sama lain.
"Maka, saya yakin kalau pertemuan tadi malam bisa diyakinkan kepada pimpinan partai masing-masing karena saya dengar Pak Prabowo sendiri dan Pak Aburizal juga ingin cepat persoalan yang ada di parlemen segera diselesaikan," tuturnya.
Yessicaedi Daryanto
Dimuat di viva.co.id http://m.viva.co.id/berita/politik/554846-pramono-anung-pimpin-lobi-penyelesaian-konflik-di-dpr Pada tanggal 4 November 2014
Fadli Zon: Mosi Tidak Percaya Itu Dagelan
VIVAnews - Sikap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) membuat polemik baru dalam perpolitikan Indonesia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat dimintai pendapatnya mengeni hal itu mengatakan, bahwa apa yang dikerjakan pimpinan DPR saat ini sudah sesuai aturan yang berlaku.
"Kita semua bekerja berdasarkan aturan di DPR, ini undang-undang MD3 dan peraturan tata tertib DPR," katanya, Kamis, 30 Oktober 2014.
Ketika ditanya perihal adakah sebenarnya hak untuk membuat mosi tidak percaya terhadap pimpinan, Fadli Zon mengatakan bahwa tidak ada hak tersebut. Yang ada hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat dan hak bertanya.
"Kalau ada orang yang membuat hal seperti ini, pertama ilegal dan kedua membuat diri mereka dianggap seperti dagelan. Jadi sebenarnya kita kasihan, ini kan proses demokrasi," ujarnya.
Ditambahkan Fadli Zon, pimpinan komisi tidak dipilih pimpinan DPR, tetapi oleh anggota komisi. Apalagi oleh Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat dimintai pendapatnya mengeni hal itu mengatakan, bahwa apa yang dikerjakan pimpinan DPR saat ini sudah sesuai aturan yang berlaku.
"Kita semua bekerja berdasarkan aturan di DPR, ini undang-undang MD3 dan peraturan tata tertib DPR," katanya, Kamis, 30 Oktober 2014.
Ketika ditanya perihal adakah sebenarnya hak untuk membuat mosi tidak percaya terhadap pimpinan, Fadli Zon mengatakan bahwa tidak ada hak tersebut. Yang ada hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat dan hak bertanya.
"Kalau ada orang yang membuat hal seperti ini, pertama ilegal dan kedua membuat diri mereka dianggap seperti dagelan. Jadi sebenarnya kita kasihan, ini kan proses demokrasi," ujarnya.
Ditambahkan Fadli Zon, pimpinan komisi tidak dipilih pimpinan DPR, tetapi oleh anggota komisi. Apalagi oleh Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat.
"Anggota DPR disahkan di sidang paripurna dan menjadi anggota komisi di komisi yang terkait. Kemudian anggota komisi tersebut yang memilih pimpinan mereka," katanya lagi.
Fadli Zon juga mengatakan menurut tata tertib DPR dan undang-undang DPR dijelaskan pemilihan pimpinan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Bila cara ini tidak bisa tercapai bisa dengan cara pengajuan sistem paket.
Politisi Partai Gerindra itu memastikan mosi tidak percaya tidak memiliki payung hukum dan hal tersebut adalah ekspresi ketidakdewasaan KIH dalam berpolitik.
Yessica E. Daryanto/ Jakarta
Fadli Zon juga mengatakan menurut tata tertib DPR dan undang-undang DPR dijelaskan pemilihan pimpinan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Bila cara ini tidak bisa tercapai bisa dengan cara pengajuan sistem paket.
Politisi Partai Gerindra itu memastikan mosi tidak percaya tidak memiliki payung hukum dan hal tersebut adalah ekspresi ketidakdewasaan KIH dalam berpolitik.
Yessica E. Daryanto/ Jakarta
Dimuat di viva.co.id http://m.viva.co.id/berita/politik/553170-fadli-zon-mosi-tidak-percaya-itu-dagelan pada 30 Oktober 2014
Senin, 13 Oktober 2014
Cinta...
Cinta,
Aku merasa tak berguna..
Saat senyummu tak lagi rekah..
Saat tawa tak lagi terdengar..
Cinta,
Ingin aku ada di sana..
Menjadi tempat kau berbagi kesah
Meski aku mungkin tak mampu lakukan banyak...
Cinta,
Tahukah ada gelisah?
Rasanya airmata tertahan
Saat aku bahkan tak mampu terharapkan...
Saat hadirku pun tak mampu berharga dan berguna..
Cinta,
Ingin aku lakukan segala cara...
Andai kamu izinkan...
Biarlah kucoba buatmu bahagia...
Aku merasa tak berguna..
Saat senyummu tak lagi rekah..
Saat tawa tak lagi terdengar..
Cinta,
Ingin aku ada di sana..
Menjadi tempat kau berbagi kesah
Meski aku mungkin tak mampu lakukan banyak...
Cinta,
Tahukah ada gelisah?
Rasanya airmata tertahan
Saat aku bahkan tak mampu terharapkan...
Saat hadirku pun tak mampu berharga dan berguna..
Cinta,
Ingin aku lakukan segala cara...
Andai kamu izinkan...
Biarlah kucoba buatmu bahagia...
Langganan:
Komentar (Atom)